INFO KEKINIAN - Komisi X DPR RI mendorong pemerintah lebih mengutamakan pengangkatan guru honorer untuk mengisi kekosongan 259 ribu guru yang akan pensiun pada lima tahun kedepan. Mereka yang direkomendasikan adalah guru honorer yang sudah lama mengabdi, memiliki kepatutan mengajar, dan keahlian dalam mendidik.
“Doakan saja mudah-mudahan (rekomendasi) diterima oleh Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra usai rapat bersama Pemprov Babel, Senin (13/11) lalu.
“Doakan saja mudah-mudahan (rekomendasi) diterima oleh Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra usai rapat bersama Pemprov Babel, Senin (13/11) lalu.
Sutan mengatakan penghitungan ratusan ribu guru yang bakal pensiun dalam jangka waktu lima tahun itu membuat kondisi dunia pendidikan dalam keadaan darurat guru.
Karenanya, dalam beberapa rilis yang disampaikannya, dia meminta pengangkatan guru honorer harus segera dilaksanakan.
"Terutama bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi, sudah punya pengalaman mengajar, sudah lama berpengalaman, punya keahlian,” ujarnya.
Dijelaskan Sutan, pengangkatan CPNS merupakan memang kewenangan Kemenpan-RB. Kendati begitu, pihaknya tetap mendorong agar guru honorer ini didahulukan.
"Diangkat menjadi PNS, menjadi ranah Kemenpan RB, apa saja syarat dan kualifikasinya, kami hanya mendorong dan memberikan ruang menjadi skala prioritas untuk guru honorer ini, mulai dari SD hingga SMA," katanya.
Usia produktif
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M Soleh sangat menyambut dorongan Komisi X DPR RI untuk pengangkatan guru honorer.
Pasalnya, guru honorer di Babel saat ini merata di semua jenjang pendidikan.
Karenanya, dalam beberapa rilis yang disampaikannya, dia meminta pengangkatan guru honorer harus segera dilaksanakan.
"Terutama bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi, sudah punya pengalaman mengajar, sudah lama berpengalaman, punya keahlian,” ujarnya.
Dijelaskan Sutan, pengangkatan CPNS merupakan memang kewenangan Kemenpan-RB. Kendati begitu, pihaknya tetap mendorong agar guru honorer ini didahulukan.
"Diangkat menjadi PNS, menjadi ranah Kemenpan RB, apa saja syarat dan kualifikasinya, kami hanya mendorong dan memberikan ruang menjadi skala prioritas untuk guru honorer ini, mulai dari SD hingga SMA," katanya.
Usia produktif
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M Soleh sangat menyambut dorongan Komisi X DPR RI untuk pengangkatan guru honorer.
Pasalnya, guru honorer di Babel saat ini merata di semua jenjang pendidikan.
Babel pun masih kekurangan guru karena tidak ada seleksi CPNS. Kebutuhan guru juga bertambah karena ada yang pensiun.
"Kebanyakan guru honor masih usia produktif semua, kualifikasi kebanyakan S1, kompetensi yang dimiliki juga sesuai seperti SMK itu kan ada banyak jurusan baru, kita enggak bisa mengangkat karena tidak boleh," kata Soleh, Selasa (14/11).
Soleh menyebut ada CPNS di Babel yang berstatus guru. Namun karena waktu jadi guru honor bukan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta tidak punya sertifikat pendidik, jenjang karirnya pun menjadi sulit.
“Ini kenaikan pangkatnya sulit," ujarnya.
Karena itu, Soleh berharap CPNS yang belum mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) segera melaksanakannya.
"Waktu masuk honor latar belakang ada yang bukan LPTK pas pengangkatan mengajar jadi lama, karena CPNS yang bukan PPG ini sulit kenaikan pangkatnya," kata Soleh.
Selain itu, Soleh menjelaskan banyaknya jumlah guru honor juga meningkatkan biaya APBD, karena gaji guru honor ditanggung APBD. Oleh karena itu jika memang DPR RI akan memperjuangkan hal ini pihaknya sangat mendukung.
Baca juga ; Wajib Baca!! Persyaratan Umum dan Khusus CPNS Daerah Tahun 2018
"Semakin banyak guru honor, anggarannya semakin besar karena ini kan dianggarkan APBD, tapi kan disisi lain kita juga butuh guru untuk mendidik menggantikan guru-guru yang pensiun," ujarnya.
"Total guru di Babel keseluruhan (PNS dan non PNS) 14.409 orang," tambah Soleh.
51 Persen Belum Sertifikasi
Komisi X DPR RI tidak hanya menyoroti kebutuhan guru yang dinilai masih kurang.
Sertifikasi yang dianggap mempengaruhi mutu pendidikan juga menjadi perhatian. Apalagi menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra, baru 49 persen guru di Babel yang bersertifikasi.
"Guru yang bersertifikasi baru dipenuhi 49 persen artinya lebih 50 persen belum sertifikasi, artinya kalau begitu kita tahu bagaimana mutu pendidikan disini, oleh karena itu sebagai pimpinan kami akan terus mendorong dan menjadi agenda utama yang terus diperjuangkan dengan PGRI," kata Sutan Adil di Kantor Gubernur Babel, Senin (13/11).
Sutan menambahkan, pihaknya juga meminta pemerintah tidak menyamaratakan sertifikasi guru yang sudah tua dengan guru yang masih muda.
"Misalnya yang tua, ya nilainya jangan 80 dong, harus ada regulasi dan kebijakan untuk memberikan ruang kepada guru," ujarnya.
Kendati demikian dirinya mengapresiasi alokasi anggaran pendidikan Pemprov Babel sudah memenuhi alokasi lebih dari 20 persen.
"Babel sudah 27 persen, artinya kesejahteraan guru pun sudah dipikirkan, khususnya untuk peralihan guru yang kewenangannya dialihkan menjadi kewenangan provinsi," pujinya.
Kepala Dinas Pendidikan Babel, M Soleh mengakui guru bersertifikasi di Babel masih rendah. Hal ini lantaran masih banyak guru yang berstatus honor sehingga sulit untuk mendapatkan sertifikasi.
Soleh menjabarkan guru jenjang SD yang sudah bersertifikasi sebanyak 55,98 persen, Jenjang SMP 38,32 persen, guru SMA baru 34,92 persen, guru SMK baru 29,63 persen dan SLB 27,45 persen. (o2)
NEWS ANALISIS
"Total guru di Babel keseluruhan (PNS dan non PNS) 14.409 orang," tambah Soleh.
51 Persen Belum Sertifikasi
Komisi X DPR RI tidak hanya menyoroti kebutuhan guru yang dinilai masih kurang.
Sertifikasi yang dianggap mempengaruhi mutu pendidikan juga menjadi perhatian. Apalagi menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra, baru 49 persen guru di Babel yang bersertifikasi.
"Guru yang bersertifikasi baru dipenuhi 49 persen artinya lebih 50 persen belum sertifikasi, artinya kalau begitu kita tahu bagaimana mutu pendidikan disini, oleh karena itu sebagai pimpinan kami akan terus mendorong dan menjadi agenda utama yang terus diperjuangkan dengan PGRI," kata Sutan Adil di Kantor Gubernur Babel, Senin (13/11).
Sutan menambahkan, pihaknya juga meminta pemerintah tidak menyamaratakan sertifikasi guru yang sudah tua dengan guru yang masih muda.
"Misalnya yang tua, ya nilainya jangan 80 dong, harus ada regulasi dan kebijakan untuk memberikan ruang kepada guru," ujarnya.
Kendati demikian dirinya mengapresiasi alokasi anggaran pendidikan Pemprov Babel sudah memenuhi alokasi lebih dari 20 persen.
"Babel sudah 27 persen, artinya kesejahteraan guru pun sudah dipikirkan, khususnya untuk peralihan guru yang kewenangannya dialihkan menjadi kewenangan provinsi," pujinya.
Kepala Dinas Pendidikan Babel, M Soleh mengakui guru bersertifikasi di Babel masih rendah. Hal ini lantaran masih banyak guru yang berstatus honor sehingga sulit untuk mendapatkan sertifikasi.
Soleh menjabarkan guru jenjang SD yang sudah bersertifikasi sebanyak 55,98 persen, Jenjang SMP 38,32 persen, guru SMA baru 34,92 persen, guru SMK baru 29,63 persen dan SLB 27,45 persen. (o2)
NEWS ANALISIS
Ibrahim
Sekretaris Dewan Pendidikan Babel
Jangan Hanya PHP
PADA prinsipnya kita mengapresiasi setiap langkah pemerintah untuk menambah dukungan sumber daya manusia pada dunia pendidikan.
Kekurangan guru tentu harus segera diantisipasi karena bagaimanapun capaian pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas guru.
Selama ini, cara mengatasi kekurangan tersebut melalui jalur tenaga honor. Meski ada standard minimal gaji, tentu energi dan motivasi guru berbeda jika berstatus tetap. Kita mendorong pengisian formasi dimaksud melalui jalur yang tersedia. Skema pengangkatan tentu dapat divariasikan antara pengangkatan honorer menjadi PNS atau melalui formasi terbuka.
Saya kira harus hati-hati untuk melakukan pengangkatan melalui jalur honorer karena akan kompleks mulai dari urusan administrasi sampai pada aspek kesamaan peluang. Tapi sejauh prosedurnya tertib saya kira pengangkatan honorer bisa dilakukan.
Sekretaris Dewan Pendidikan Babel
Jangan Hanya PHP
PADA prinsipnya kita mengapresiasi setiap langkah pemerintah untuk menambah dukungan sumber daya manusia pada dunia pendidikan.
Kekurangan guru tentu harus segera diantisipasi karena bagaimanapun capaian pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas guru.
Selama ini, cara mengatasi kekurangan tersebut melalui jalur tenaga honor. Meski ada standard minimal gaji, tentu energi dan motivasi guru berbeda jika berstatus tetap. Kita mendorong pengisian formasi dimaksud melalui jalur yang tersedia. Skema pengangkatan tentu dapat divariasikan antara pengangkatan honorer menjadi PNS atau melalui formasi terbuka.
Saya kira harus hati-hati untuk melakukan pengangkatan melalui jalur honorer karena akan kompleks mulai dari urusan administrasi sampai pada aspek kesamaan peluang. Tapi sejauh prosedurnya tertib saya kira pengangkatan honorer bisa dilakukan.
Baca juga ; Daftar Daerah Yang Tidak Boleh Buka Penerimaan CPNS Tahun 2018, Berikut Alasannya
Selama ini sudah dilakukan penghentian rekrutmen dengan cara pengangkatan honorer sehingga ide pengangkatan mereka akan menimbulkan kegaduhan baru. Tapi saya kira kita mengapresiasi gagasan ini karena prinsipnya kita menyadari sepenuhnya bahwa pengisian guru berstatus tetap akan mendorong semakin meningkatnya layanan akademik kepada siswa.
Kita cuma berharap agar para pejabat pusat jangan sekedar PHP (Pemberi Harapan Palsu) terkait hal ini. Bagaimanapun ekspektasi publik tinggi terhadap rekrutmen CPNS. Jika sekedar lips service, ini akan kurang apresiatif bagi kalangan guru. Kita menyambut gembira wacana pengisian guru, terutama bagi yang sangat membutuhkan, jalur manapun kemudian yang ditempuh. (o2)
Guru di Babel
Jenjang Pendidikan Jumlah
SD 8.140
SMP 3.066
SMA 1.526
SMK 1.534
SLB 145
TOTAL 14.409
Status Kepegawaian
Jenjang Tetap (PNS) Tidak Tetap Kebutuhan*)
SMA 849 687 1.184
SMK 819 731 1.221
SLB 90 59 -
TOTAL 1.758 1.477 2.405
*) Tahun 2016
Kita cuma berharap agar para pejabat pusat jangan sekedar PHP (Pemberi Harapan Palsu) terkait hal ini. Bagaimanapun ekspektasi publik tinggi terhadap rekrutmen CPNS. Jika sekedar lips service, ini akan kurang apresiatif bagi kalangan guru. Kita menyambut gembira wacana pengisian guru, terutama bagi yang sangat membutuhkan, jalur manapun kemudian yang ditempuh. (o2)
Guru di Babel
Jenjang Pendidikan Jumlah
SD 8.140
SMP 3.066
SMA 1.526
SMK 1.534
SLB 145
TOTAL 14.409
Status Kepegawaian
Jenjang Tetap (PNS) Tidak Tetap Kebutuhan*)
SMA 849 687 1.184
SMK 819 731 1.221
SLB 90 59 -
TOTAL 1.758 1.477 2.405
*) Tahun 2016
Sumber ; tribunnews.com
Demikian info kekinian. Semoga bermanfaat
loading...
0 Response to "ALHAMDULILLAH, DPR RI RESTUI PENGANGKATAN GURU HONORER"
Posting Komentar