HOREEEE...KABAR GEMBIRA ! 2.860 Guru Honorer Siap-siap Jadi PNS

INFO KEKINIAN : Senyum semringah tak mampu disembunyikannya. Meskipun baru sebatas keinginan, namun kabar itu sangat membahagiakan. Apalagi Kalteng memang fokus terhadap pendidikan. Utamanya bagi nasib dan kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa. Kalteng menyusun langkah selanjutnya untuk merealisasikan wacana pemerintah pusat, agar seluruh guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kalteng, Kalteng Pos mengonfirmasikan wacana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut kepada Pemprov Kalteng. Saat diwawancarai, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Slamet Winaryo tampak sangat antusias memberikan penjelasannya. Menurut Slamet, Gubernur Sugianto Sabran menyambut baik wacana pemerintah pusat tersebut. "Pak gubernur sangat apresiasi, guru-guru kami diperhatikan. Semangat para guru honorer," ucapnya sembari tersenyum, Kamis (8/2).

Suaranya yang memang agak serak itu terdengar lebih berat daripada biasa. Di balik kacamatanya itu, terlihat asa kalau pengangkatan para guru honorer itu merupakan secercah harapan bagi peningkatan pendidikan di provinsi ini. Mengingat diperlukan tenaga-tenaga berkompeten dan berkualitas untuk memajukan dunia pendidikan di Bumi Tambun Bungai. Dengan tetap memperhatikan kesejahteraan para tenaga pendidik. "Kami sangat berharap jadi fakta. Kami yakin, guru honorer bisa menjadi penambah kekuatan bagi guru kita yang selama ini masih kurang," ungkapnya kepada Kalteng Pos, kemarin.

Diknas juga sudah melakukan uji kompetensi bagi 2.860 guru honorer di Kalteng. Slamet yakin, evaluasi menjadi tolok ukur kalau pendidikan di Kalteng akan semakin bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis (BERKAH) seperti visi misi pemimpin Kalteng saat ini.  "Ini suatu asa yang semoga bisa terwujud. 2.860 guru honorer, secara bertahap jadi guru negeri (nantinya)," harapnya.

Terlebih kalau dilihat dari berbagai aspirasi dari GTT. Rata-rata, banyak yang berharap bisa menjadi PNS. Selama ini, di Kalteng persoalan gaji guru memang menjadi konsen pemerintah provinsi. Dengan adanya kabar baik ini, Slamet menilai hal ini sebagai suatu bentuk apresiasi atas kinerja para guru. “Guru honorer Kalteng patut diberikan penghargaan, karena telah berbakti untuk pendidikan,” salutnya.

Semua itu memang masih wacana, serta ditentukan oleh pemerintah pusat. Namun Pemprov Kalteng sudah menyiapkan langkah-langkahnya ketika diminta untuk segera merealisasikan hal itu. Kata Slamet, mereka punya database seluruh guru honorer SMA/SMK/MA yang berada di bawah naungan Disdik Provinsi. Sehingga mudah untuk mengatur regulasinya nanti ketika diminta ikut berkonstribusi tentang pengangkatan status GTT menjadi PNS. “Guru honor yang sudah lama bekerja, mereka prioritas. Ada yang sudah 10, 7, dan 2 tahun. Datanya lengkap. Mudahan itu jadi pertimbangan mereka (pemerintah pusat, red),” ujarnya.

Di bawah naungan Pemprov Kalteng, setidaknya terdapat 5.000 lebih guru yang berstatus PNS. Dengan kemungkinan penambahan kuota PNS ini, Slamet juga memiliki visi ke depannya, GTT yang diangkat menjadi PNS bisa ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang masih memerlukan tenaga pendidik. “Mengukurnya bukan dari jumlah sekolah. Melainkan rasio rombongan belajar (rombel). Ada sekolah yang rombelnya kecil, tapi ada yang besar. Dilihat dari rasio rombel sekolahnya. Nanti diatur dari sisi sebarannya. Sehingga kompetensinya jelas. Tidak ada lagi yang missmatch (maksudnya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya) dan tidak perlu lagi ada reposisi,” terangnya.

Slamet juga yakin, bahwa kemungkinan diangkatnya status guru honorer itu tidak akan mempengaruhi APBD bagi dunia pendidikan. Ia yakin, meskipun diwacanakan 2018, pihaknya bisa menyesuaikan hal itu. Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan kalau Presiden Jokowi sepakat akan mengangkat status guru honorer menjadi PNS yang dilakukan secara bertahap dan dimulai di tahun 2018.

Sementara itu, Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Nurul Edy mengatakan, saat ini jumlah PNS di lingkup Pemprov Kalteng sekitar 10.000 lebih dan 5.000 di antaranya merupakan tenaga pendidik atau guru. Sementara, jumlah guru kontrak/honorer berkisar 2.000 lebih.

“Kalau jumlah guru SMA/SMK yang tersebar di seluruh daerah dan yang PNS ada sekitar 5.000. Kalau Total PNS seluruhnya yang menjadi beban APBD sekitar 10.000 lebih,” kata Nurul Edy kepada Kalteng Pos di ruang kerjanya, Kamis (8/2).

Nurul juga menyambut baik rencana pemerintah membuka peluang bagi guru-guru kontrak menjadi PNS. Tentu hal tersebut sangat baik, karena Kalteng sedang kekurangan tenaga pendidik. Untuk mencukupi itu, pemprov melalui Dinas Pendidikan mengangkat 2.000 lebih guru kontrak tersebut.“Kalau itu betul, alhamdulillah. Kalteng memang kurang guru. Makanya guru kontrak saat ini mencapai 2.000 lebih. Mereka juga akan dievaluasi, seperti BKD melakukan evaluasi tenaga kontrak beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Namun BKD juga akan mengusulkan ke pemerintah pusat mengenai guru kontrak yang ada di provinsi ini. Tetapi mengenai berapa usulan yang diterima dan bagaimana mekanismenya nanti, semua ada di pemerintah pusat. Sebab tentu pemerintah pusat akan menghitung beban anggaran yang akan ditanggung pemerintah nantinya.“Memang rencana pemerintah untuk menerima tenaga pendidikan ini ada. Tentu diangkat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara secara menyeluruh. Sebab pengangkatan guru kontrak menjadi PNS ini tidak hanya terjadi di Kalteng. Ada sekitar 34 provinsi, dan 500-an kabupaten kota se-Indonesia,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, gaji guru PNS sama dengan PNS bidang lain melalui dana alokasi umum yang ditransfer dari pusat. Selain itu, Nurul mengungkapkan, saat ini istilah tenaga honorer tidak ada lagi, yang ada ialah tenaga kontrak. “Istilah honorer itu istilah lama, sekarang itu kontrak. Jadi sebutannya guru kontrak,” katanya. 

SUMBER (http://kalteng.prokal.co)

Demikian beritanya semoga bermaanfaat,amiin

Tweet

loading...