Pemda dan DPRD diminta agar segera melakukan pengangkatan honorer K2 jadi PNS.
Puluhan honorer Kategori 2 (K2) di lingkup Pemkab Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD, Rabu (25/5). Para pegawai tidak tetap itu mendesak wakil rakyat dan pemerintah segera mengusulkan ke pemerintah pusat agar mereka diangkat menjadi PNS. “Kami meminta pemerintah mengangkat seluruh tenaga honorer K2 maupun tenaga honorer non kategori yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Kami juga meminta agar pemerintah membuka daftar nama-nama honorer K2 yang telah melakukan verifikasi dan validasi data dan telah diusul ke Kemenpan,” kata Djabir, koordinator aksi.
Ia meminta Bupati Kolaka memberikan upah lebih layak pada para honorer. “Pemkab segera memberikan SK pada guru atau pun pegawai tidak tetap berdasarkan peraturan Kemendikbud nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga mendapatkan upah secara layak dan hak-hak lainnya,” pintanya.
Menanggapi tuntutan itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka, Muhammad Sabar yang mendengarkan aspirasi demonstran mengatakan, untuk membuka nama-nama honorer K2 telah melakukan validasi dan verifikasi data harus menunggu waktu untuk konfirmasi dari bupati selaku pejabat pemimpin kepegawaian. “Itukan sudah diumumkan tahun 2013 lalu, kami rencana mau ekspos di website BKD Kolaka hanya saja harus menunggu konfirmasi dari bupati,” ujarnya.
Terkait permintaan demonstran agar upah mereka diberikan lebih layak, DPRD Kolaka dan Dinas Pendidikan akan membahas hal tersebut ke Kemendagri. “Ada SK Mendagri bahwa melarang bupati mengangkat SK pegawai honorer. Jadi itu yang akan dibahas apakah mereka nanti bisa di SK kan oleh bupati atau tidak,” kata Sabar.
Menanggapi tuntutan itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka, Muhammad Sabar yang mendengarkan aspirasi demonstran mengatakan, untuk membuka nama-nama honorer K2 telah melakukan validasi dan verifikasi data harus menunggu waktu untuk konfirmasi dari bupati selaku pejabat pemimpin kepegawaian. “Itukan sudah diumumkan tahun 2013 lalu, kami rencana mau ekspos di website BKD Kolaka hanya saja harus menunggu konfirmasi dari bupati,” ujarnya.
Terkait permintaan demonstran agar upah mereka diberikan lebih layak, DPRD Kolaka dan Dinas Pendidikan akan membahas hal tersebut ke Kemendagri. “Ada SK Mendagri bahwa melarang bupati mengangkat SK pegawai honorer. Jadi itu yang akan dibahas apakah mereka nanti bisa di SK kan oleh bupati atau tidak,” kata Sabar.
Sumber : fajar.co.id
Semoga info terkait permintaan untuk Pemda dan DPRD supaya mengangkat honorer K2 jadi PNS bermanfaat buat Anda semua.
loading...
0 Response to "Pemda dan DPRD Diminta Angkat Honorer K2 Jadi PNS"
Posting Komentar